METROBATAM.COM, BATAM – Suasana di Apartemen Baloi View mendadak gempar pada Rabu (6/5/2026) pagi. Tim gabungan dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepulauan Riau, operasi penindakan terhadap dugaan aktivitas judi online (judol) dan penipuan daring (scamming) di kawasan tersebut.
Operasi yang berlangsung cepat dan tertutup itu berhasil mengamankan ratusan warga negara asing (WNA) asal Tiongkok.
Tanpa perlawanan berarti, para WNA tersebut langsung dibawa keluar dari lokasi dan selanjutnya digiring ke Kantor Imigrasi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, apartemen tersebut diduga menjadi pusat kegiatan penipuan digital yang menyasar korban dari berbagai negara.
Meski demikian, pihak berwenang masih mendalami peran masing-masing individu yang diamankan dalam operasi tersebut.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Wahyu Eka Putra, membenarkan adanya penggerebekan tersebut.
Namun, ia belum dapat memastikan jumlah pasti WNA yang diamankan karena proses pendataan masih berlangsung.
“Jumlahnya masih dalam pendataan, sementara yang diamankan mencapai ratusan orang,” ujarnya singkat kepada awak media.
“Untuk apa aktivitas yang mereka lakukan, sekarang masih kita dalami, jadi belum bisa dijawab,” ujarnya.
Namun demikian, Wahyu mengakui terdapat indikasi mengarah pada praktik penipuan daring (scamming), meskipun hal tersebut masih dalam proses penyelidikan.
“Indikasi ke scamming itu ada, tetapi untuk pastinya masih harus didalami,” katanya.
Ia menambahkan proses penanganan kasus ini melibatkan berbagai tahapan dan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan kepolisian.
Penggerebekan Tim gabungan dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam ini langsung menyita perhatian publik, mengingat dugaan aktivitas ilegal tersebut diduga telah berlangsung cukup lama di kawasan hunian tersebut. Muncul pula pertanyaan terkait pengawasan serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas di balik kasus ini.
Hingga saat ini, pihak Imigrasi masih melakukan pemeriksaan intensif guna memastikan status keimigrasian para WNA serta mengungkap dugaan pelanggaran hukum yang terjadi. (**A)
