oleh

Batam, Bali dan Jakarta Disarankan Lockdown, Istana: Perlu Kebijakan Matang

Metrobatam, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana menyarankan Indonesia perlu melakukan Lockdown yang bisa dimulai dari, Batam, Bali, dan Jakarta. Istana mengatakan perlu adanya ketelitian untuk menentukan kebijakan lockdown di beberapa daerah di Indonesia.

“Saya kira itu kebijakan yang perlu dipikirkan matang-matang, tapi bukan berarti nggak mungkin,” ujar Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian saat dihubungi, Minggu (15/3/2020).

Doni meminta masyarakat tidak berpolemik dan menyerahkan semuanya ke pemerintah, dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Donny juga mengatakan Doni Monardo yang memiliki wewenag untuk menetapkan suatu daerah lockdown atau tidak.

“Artinya biarkan Pak Doni Monardo sebagai Gugus Tugas mengevaluasi, dan mengambil keputusan dalam waktu dekat ini, apakah itu diperlukan atau tidak, tentu saja koordinasi sama kepala daerah yang emang tahu betul kondisi daerah masing-masing,” ucapnya.

Sebelumnya, Putu Supadma mengatakan pemerintah perlu memperhatikan dan menindaklanjuti secara serius rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait penanganan penyebaran virus Corona (COVID-19).

Rekomendasi yang disampaikan melalui surat Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada Presiden Jokowi, salah satunya soal peningkatan penetapan status menjadi darurat nasional.”WHO sejak awal sudah mengkhawatirkan Indonesia dengan memberikan peringatan dan disurati. Karena itu, saya mengimbau, mendorong, dan mendukung pemerintah untuk wajib melakukan lockdown secara nasional segera mungkin, yang mana lockdown dapat dimulai di tiga pintu gerbang utama Indonesia, yaitu Bali, Batam, dan Jakarta, untuk meminimalisir perkembangan dan penyebaran virus Corona. Pemerintah harus semaksimal mungkin dalam menangani kasus pandemi Corona ini,” ucapnya dalam keterangannya, Minggu (15/3).

Tak Mau Latah soal ‘Lockdown’

Sementara Juru bicara pemerintah untuk penanganan corona, Achmad Yurianto, mengatakan keputusan untuk menutup akses atau lockdown karena covid-19 atau penyakit virus corona di Indonesia membutuhkan pertimbangan yang tepat dan hati-hati.

Untuk itu pemerintah tak mau menetapkan lockdown, hanya karena negara lain melakukan langkah tersebut.

“Kita harus hati-hati betul dengan ini. Tidak latah-latahan. Punya kehormatan menentukan negara kita sendiri. Jadi enggak kemudian, kenapa enggak ngikut seperti itu. Ya karena kita negara merdeka, enggak harus mengikuti mereka,” ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (15/3).

Yuri mengatakan Indonesia sudah memiliki banyak tim ahli yang turut mempertimbangkan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah.

Ia pun menyatakan perkara langkah lockdown bukan hanya soal kesehatan, namun melibatkan banyak persoalan di luar aspek tersebut.

Ia juga mengaku pemerintah tidak pernah menempatkan lockdown sebagai opsi penyelesaian wabah covid-19 di Indonesia. Hal ini salah satunya berkaca pada pengalaman sejumlah negara yang menerapkan lockdown. Begitu juga dengan situasi lockdown di kapal pesiar Diamond Princess di Jepang.

“Korea Selatan sendiri setelah memutuskan lockdown kasusnya tidak terkendali. Ingat kita tidak akan menutup suatu daerah dan membiarkan daerah itu penularan sampai habis. Tapi segera mencari sumber penyebaran dan isolasi,” tambahnya.

Sejumlah negara di dunia mulai memberlakukan lockdown untuk menekan penyebaran wabah corona tidak terkendali. Lockdown dilakukan oleh Italia, Denmark, Iran, China, Korea Utara, Mongolia dan empat kota di Spanyol dan ibu kota Manila di Filipina.

Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan belum mempertimbangkan lockdown sebagai opsi di Indonesia. Begitu juga dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang mengatakan tak ada opsi lockdown untuk Indonesia. (mb/detik)

News Feed