oleh

Jokowi: Jangan Sampai Pelajar Diliburkan tapi Malah Main ke Warnet

Metrobatam, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan terus mengikuti evaluasi terkait sejumlah daerah yang meliburkan sekolah di wilayahnya. Jokowi mengatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim akan mengevaluasi sekolah yang diliburkan untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19).

“Tentu saja evaluasi itu menteri yang terkait tetapi evaluasi itu juga akan saya terus ikuti. Ada yang sudah mampu dengan online ada yang belum, sehingga di sini keaktifan setiap sekolah, keaktifan dari guru adalah yang menjadi penting kalau itu tidak bisa online,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020).

Jokowi mengingatkan para pelajar agar tetap belajar meski sekolah diliburkan. Jokowi berharap para pelajar tak bermain ke (warung internet) saat sekolah libur.

“Tetapi jangan sampai kita harapkan pelajar diliburkan tetapi justru malah bermain ke warnet, bermain ke tempat-tempat yang banyak kerumunan orang,” ujar Jokowi.

“Saya rasa penjelasan seperti ini harus terus dilakukan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, sejumlah pemerintah daerah menutup sementara kegiatan belajar-mengajar untuk menangkal penyebaran virus Corona, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Bahkan, ada sejumlah daerah yang menunda ujian nasional dan ujian sekolah.

Satgas COVID-19 Satu-satunya Rujukan Informasi

Jokowi juga meminta Satgas COVID-19 yang dibentuknya menjadi satu-satunya rujukan informasi terkait virus Corona. Jokowi mengatakan hal itu untuk menghindari kesimpangsiuran informasi.

“Untuk menghindari kesimpangsiuran informasi yang disampaikan kepada publik, saya juga minta agar Satgas COVID-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi kepada masyarakat,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020).

Untuk diketahui, Jokowi telah membentuk Satgas Penanganan COVID-19. Ketua BNPB Doni Monardo ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Selain itu, Jokowi menyatakan kebijakan yang diambil pemerintah daerah terkait virus Corona harus dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. Jokowi meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan kementerian terkait.

“Semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan COVID-19 harus dibahas harus terlebih dulu dengan pemerintah pusat. Untuk mempermudah komunikasi, saya minta kepada daerah untuk berkonsultasi membahasnya dengan kementerian terkait dan Satgas COVID-19,” ujarnya.

Meski demikian, Jokowi mengizinkan daerah memberikan informasi terkait virus Corona di daerahnya. Dengan catatan, pemerintah daerah berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 sebagai satu-satunya rujukan informasi.

“Boleh (memberikan informasi), tetapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang besar agar berkomunikasi dengan Satgas COVID-19 ataupun menteri terkait,” pungkasnya. (mb/detik)

News Feed