oleh

Jokowi Minta Kebijakan Daerah Jangan Perburuk Situasi,Tito Bolehkan Pemda Ubah APBD

Metrobatam, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kebijakan pemerintah pusat selalu ditelaah dengan teliti dan mendalam terlebih dahulu dalam menanggapi virus corona. Dia berharap pemerintah daerah (pemda) pun melakukan hal serupa sehingga tidak memperburuk keadaan.

“Semua kebijakan pemerintah pusat mau pun kebijakan pemerintah daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan,” kata Jokowi di Istana Bogor, Senin (16/3).

Jokowi juga mengaku ingin menanggulangi penyebaran virus corona di Indonesia tanpa menimbulkan gejolak ekonomi. Karenanya, dia tidak mau gegabah dalam mengeluarkan keputusan.

“Saya terus mengikuti perkembangan Covid-19 dari waktu ke waktu, terus memberikan perintah yang terukur agar kita bisa menghambat penyebaran Covid-19 dan tidak memperburuk dampak ekonomi,” kata Jokowi.

Di kesempatan yang sama, Jokowi turut menyoroti kebijakan tentang transportasi publik yang membuat masyarakat kerepotan. Dia mengingatkan pemerintah daerah agar tetap menyediakan layanan transportasi publik, meski pemerintah mengeluarkan imbauan untuk beraktivitas, bekerja, belajar, hingga beribadah di rumah.

“Transportasi publik tetap harus disediakan pemerintah pusat dan pemda,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatasi operasional transportasi publik mulai hari ini, Senin (16/3). Anies mengimbau warga mengurangi penggunaan transportasi umum. Imbauan Anies itu ditindaklanjuti sejumlah operator transportasi umum. PT Transportasi Jakarta membatasi operasional bus.

Mulai Senin (16/3) TransJakarta hanya beroperasi di 13 rute. Begitupun dengan MRT. Penumpang MRT hanya dibatasi 60 orang. Walhasil, antrean penumpang menumpuk di sejumlah titik.

Mereka kesulitan untuk menjalani aktivitas lantaran selama ini sudah bergantun pada tranportasi publik. Terlebih, perusahaan tempatnya bekerja belum menerapkan bekerja di rumah meski Presiden Jokowi sudah mengeluarkan imbauan tersebut.

Kebijakan tersebut hari ini dievaluasi dan diubah kembali untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Tito Bolehkan Pemda Ubah APBD

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah bisa mengubah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan mengalokasikan dana tambahan guna menanggulangi virus corona (Covid-19).

Tito mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai hal itu dan akan membuat peraturan untuk menunjangnya.

“Pertama tentang APBD, dengan fokus meningkatkan kapasitas di bidang kesehatan untuk pengendalian corona desease, negara dapat melakukan revisi APBD,” ujarnya saat konferensi pers di kantor BNPB, Jakarta, yang ditayangkan secara live, Senin (16/3).

Dalam penjelasannya, Tito mengatakan revisi APBD fokus untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit di daerah agar memenuhi standar penanganan virus corona. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan revisi APBD bisa dilakukan untuk mendanai kampanye pencegahan dan penularan virus corona di daerah.

“Revisi APBD untuk meningkatkan fasilitas dan kapasitas rumah sakit supaya sesuai standar penanganan Covid-19, juga untuk melakukan kampanye pencegahan,” jelasnya.

Selain revisi APBD, Tito juga menjelaskan dua program lainnya, yaitu meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat dan membantu pengusaha UMKM.

Tito juga memaparkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya tahan ekonomi di tingkat desa. Ia menekankan pada pembagian dana desa dan bantuan sosial (bansos) bagi warga kurang mampu.

“Meningkatkan daya tahan ekonomi terutama membantu masyarakat yang rentan, melalui bantuan sosial dan program dana desa,” ucapnya.

Kebijakan guna membantu pengusaha UMKM sebagai roda penggerak ekonomi di daerah pun bakal diterbitkan. Tentu agar dunia usaha tetap bergerak sebagaimana mestinya di tengah wabah virus corona yang kian merebak.

“Baik dalam bentuk kebijakan maupun bantuan, sehingga perusahaan tetap bisa berjalan dan bisa menggerakkan roda ekonomi di daerah masing-masing,” jelasnya.

Tito lalu mendesak pemerintah di tingkat desa untuk segera menyelesaikan syarat-syarat pencairan dana desa. Pasalnya perekonomian di desa dapat memberikan kontribusi untuk perekonomian nasional yang terimbas virus corona.

“Secepat mungkin perangkat desa menyelesaikan semua syarat pencairan dana desa, untuk membantu kontribusi perekonomian nasional,

Tito mengatakan baru 40persen dari 60persen dana desa yang telah teralokasikan pada termin pertama.

“Hingga awal Maret, kita mendapatkan data baru 40persen yang ditransfer untuk dana desa, artinya ada 60persen yang belum ditransfer,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keterlambatan pencairan dana desa ke tiap daerah akibat pemerintah desa belum menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), ditambah belum adanya review di tingkat kecamatan.

Tito juga mengimbau pejabat di tingkat kecamatan segera memproses dana desa jika APBDes sudah rampung. Dengan begitu, pihaknya bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera mengirimkan dana desa tersebut.

“Di tingkat kecamatan dan kelurahan supaya dibantu prosesnya, jangan dipersulit,” katanya.

Sejauh ini, pemerintah pusat mengumumkan ada 134 orang yang positif terjangkit virus corona. Ada 8 orang dinyatakan sembuh dan 5 di antaranya meninggal dunia. (mb/cnn indonesia)

News Feed