oleh

Mahfud Minta TNI-Polri Menindak Tegas Warga yang Berkerumun

Metrobatam, Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md meminta aparat kepolisian dan TNI menindak tegas masyarakat yang masih melakukan kegiatan berkerumun. Hal ini dimaksud untuk mempersempit penyebaran virus Corona (COVID-19) di lingkungan masyarakat.

“Karena ternyata masih banyak pelanggaran, tingkat pemahaman dan penghayatan masyarakat tentang situasi ini tidak sama, maka kemarin rapat gugus tugas jam 12.00 WIB sampai jam 14.30 WIB itu memutuskan agar TNI dan Polri ikut turun tangan secara selektif dibantu oleh Satpol PP di daerah-daerah untuk melakukan pembubaran terhadap kerumunan-kerumunan orang yang membahayakan,” kata Mahfud dalam video live streaming bersama wartawan, Senin (23/3/2020).

Mahfud memahami bahwa keputusan apapun yang diambil oleh Pemerintah pada akhirnya akan menuai pro dan kontra. Dia mencontohkan pembatasan transportasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta yang akhirnya menuai kritik dari masyarakat. kritikan pada saat lockdown terbatas transportasi yang sempat dilakukan oleh Pemprov DKI beberapa waktu lalu.

“Memang pilihan apapun pasti ada yang kritik, ada yang mengatakan lockdown, begitu dicoba lockdown terbatas dalam transportasi misalnya udah ributnya bukan main,” ujarnya.

“Ketika ada misalnya perintah mengurangi kerja di kantor, itu kan juga sudah banyak orang mengeluh juga, gimana pekerja harian seperti kami kalau orang tidak ke kantor kami dapat apa? Seperti ojek dan sebagainya itu jadi memang kita harus bersabar yang penting kekompakan antara pemerintah dan rakyat harus saling menjaga,” sambungnya.

Untuk penegakan hukum terkait pelarangan berkerumun, Mahfud menjelaskan sudah mulai diputuskan. Nantinya secara prosedural akan dikomandokan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Penegakan hukum secara selektif itu sudah mulai diputuskan dan aturannya nanti secara prosedural akan di komando oleh BNPB,” jelasnya.

“Kemarin sudah langsung disampaikan ke Polri dan TNI agar melakukan itu. Dan saya lihat di beberapa daerah itu sudah dilakukan oleh Polri. Dan Polri sendiri sudah membuat SOP yang nampaknya sudah dijalankan oleh daerah daerah,” pungkasnya.

Polisi Bubarkan Warga di Blok M dan Kemang

Sementara itu Polisi melakukan patroli di sejumlah wilayah di Jakarta dalam rangka pencegahan virus corona (Covid-19), Minggu (22/3) kemarin.

Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Suyudi Ario Seto menuturkan patrol itu melibatkan sebanyak 250 personel gabungan. Polisi menemukan sejumlah warga yang berkerumun di beberapa lokasi di Jakarta Selatan.

“Pelaksanaan patroli gabungan skala besar dilaksanakan agar masyarakat Jakarta lebih peduli, paham dan sadar akan pencegahan virus covid-19 yang semakin meluas di Jakarta,” kata Suyudi dalam keterangannya, Senin (23/3).

Dalam patroli itu, kata Suyudi, pihaknya mengimbau kepada warga yang tengah berkumpul untuk segera kembali ke rumahnya masing-masing. Selain itu, juga diberikan pemahaman tentang pentingnya social distancing dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona.

Untuk wilayah Jakarta Selatan, patroli itu dilakukan dengan rute dari Polda Metro Jaya menuju ke Bulungan, Blok M, Kemang, Pejaten, serta Mampang Prapatan.

Di wilayah Bulungan, kepolisian menyatakan pedagang gulai tikungan (gultik) yang biasa berjualan di sana sudah tidak ada. Namun, masih ditemukan beberapa warga yang tengah berkumpul.

Kemudian di Taman Lamandau masih ada sejumlah orang yang berkumpul namun bisa dibubarkan dengan tertib. Kemudian, di Blok M, polisi menemukan masih banyak pengemudi ojek online, sopir taksi hingga pedagang tapi masih bisa dibubarkan dengan tertib.

Lalu di wilayah Kemang masih ditemukan banyak warga yang berkumpul di restauran cepat saji dan sejumlah kafe, mereka juga dibubarkan secara tertib.

“Di Pejaten, sepi lancar dan tidak ada yang nongkrong dan di Mampang Prapatan ada bilyard yang masih ramai pengunjung dapat diimbau dan bubar dengan tertib,” tutur Suyudi.

Disampaikan Suyudi, patroli juga dilakukan di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Hasilnya, di daerah Gajah Mada polisi menemukan masih banyak warga yang nongkrong karena banyaknya PKL di lokasi itu.

“Namun secara umum dapat ditertibkan, situasi berjalan aman lancar dan kondusif,” ucap Suyudi.

Kapolri Jenderal Idham Azis diketahui telah mengeluarkan maklumat tentang Penanganan Covid-19 yang terbit 19 Maret 2020.

Salah satu poinnya yakni tentang larangan bagi masyarakat untuk mengadakan kegiatan sosial yang melibatkan banyak orang atau massa dalam jumlah besar. Baik di tempat umum mau pun lingkungan sendiri.

Kadiv Humas Polri Irjen M. Iqbal menuturkan bagi masyarakat yang tidak mengikuti perintah terkait pembubaran massa bakal dikenakan dengan sanksi pidana.

“Kami menindak secara hukum sesuai Pasal 212, 216, dan 218 KUHP,” ucap Iqbal, Senin (23/3). (mb/detik/cnn indonesia)

News Feed