Metrobatam, Jakarta – Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mengkritik rencana 575 orang anggota DPR RI beserta seluruh keluarganya menjalani pemeriksaan virus corona (Covid-19) pada pekan ini.
Menurutnya, anggota DPR RI telah mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah serta tidak pantas dalam situasi rakyat yang tengah panik dan kesusahan menyikapi penyebaran virus corona yang semakin meluas.
“Pimpinan dan anggota DPR dan keluarganya mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah dan sangat tidak pantas. Pimpinan, anggota DPR dan keluarganya mendapatkan keistimewaan tes corona. Keistimewaan tersebut dipertontonkan sedemikian rupa di depan publik tanpa melihat keadaan dengan mata hati yang jernih,” kata Didik dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (23/3).
Dia menilai kesusahan masyarakat dan dampak ekonomi yang luar biasa berat sama sekali tidak dipertimbangkan oleh anggota DPR yang berencana menjalani tes virus.
Didik berpandangan sikap DPR yang menginformasikan ke publik terkait rencana menjalani tes virus corona itu telah melanggar etika politik dan sangat tidak terhormat.
“Dengan ringan hati menyiarkan fasilitas istimewa para pimpinan dan anggota DPR yang terhormat. Ini sungguh merupakan pelanggaran etika politik, yang sangat tidak terhormat bagi pimpinan dan anggota DPR,” katanya.
Berangkat dari itu, Didik meminta rencana pemeriksaan virus corona terhadap anggota DPR beserta keluarganya dibatalkan. Menurutnya, anggota legislatif sebagai wakil rakyat harus mendahulukan kepentingan rakyat.
Dia menegaskan bahwa anggota DPR tidak perlu mempertontonkan fasilitas istimewa ketika rakyat tengah merasakan duka yang begitu mendalam.
“Wakil rakyat harus mendahulukan rakyat. Program tersebut harus dibatalkan karena telah melukai hati rakyat dan menciptakan ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara. Para anggota yang masih memiliki hati sebaiknya tidak ikut program tersebut,” tuturnya.
Didik pun menyarankan agar anggota DPR mendatangi konstituen masing-masing untuk membangun kebersamaan, tindakan kolektif, dan bergotong royong. Menurutnya, tindakan kolektif bisa menyelesaikan keadaan kritis seperti saat ini.
Dia menambahkan, DPR juga seharusnya bekerja keras mengalokasikan anggaran untuk rakyat.
Menurutnya, anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus langsung diturunkan dengan kewenangan anggaran yang dimiliki oleh DPR bersama pemerintah, ketika terjadi penurunan ketahanan ekonomi golongan bawah di tengah penyebaran virus corona.
Menurut Didik, inisiatif itu belum terdengar dari pimpinan dan anggota DPR hingga saat ini.
“Ribuan item dapat dengan mudah dialihkan di dalam anggaran jika kepentingan pribadi dan kelompok dihilangkan karena DPR mempunyai kewenangan yang kuat. Tetapi tidak terdengar suara pimpinan DPR, inisiatif itu nihil selama ini, bahkan membuat blunder tontonan keistimewaan fasilitas, yang menyakiti hati rakyat,” katanya.
Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyampaikan 575 orang anggota DPR RI beserta seluruh keluarganya akan menjalani pemeriksaan virus corona pekan ini. Pemeriksaan dilakukan dengan metode tes.
Indra menyebut kemungkinan tes dilakukan pada Kamis (26/3) atau Jumat (27/3). Tes akan digelar di kompleks rumah dinas DPR RI yang terletak di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.
“Karena jumlah anggota dewan 575, kalau kali empat saja rata-rata sekitar di atas dua ribu keseluruhan, dengan pembantu dan driver barang kali,” kata Indra kepada wartawan, Senin (23/3).
Formappi: Egois!
Kritik juga disampaikan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Formappi menilai hal itu sebagai bentuk egoisme anggota DPR yang tidak mementingkan rakyat.
“Terkait rapid test Corona yang akan dijalani oleh anggota DPR, keluarga dan staf mereka. Sepintas hal ini bisa dianggap sebagai bentuk egoisme DPR yang terlihat malah lebih mementingkan diri mereka sendiri ketimbang rakyat banyak,” kata peneliti Formappi, Lucius Karus, kepada wartawan, Senin (23/3/2020).
Menurut Lucius, anggota DPR lebih mementingkan dirinya daripada rakyat. Termasuk tenaga medis yang menurutnya harus diprioritaskan karena punya risiko tinggi terpapar virus Corona.
“Tenaga medis yang jelas-jelas saat ini menjadi garda terdepan dalam mengatasi COVID-19 sekaligus menjadi kelompok paling rentan untuk tertular. Sebagai wakil rakyat mestinya DPR selalu menunjukkan kepedulian terhadap nasib rakyat, apalagi disaat krisis seperti saat ini,” ujarnya.
Lucius mengkritik kemudahan anggota DPR mendapatkan tes Corona ini. Lucius membandingkan masyarakat yang pemeriksaannya dilakukan di rumah sakit dan harus antre berjam-jam sebelum diperiksa.
“Mereka bahkan tak perlu repot ke rumah sakit karena petugas medis mendatangi mereka untuk menjalani tes. Ini tentu tak memperlihatkan solidaritas wakil rakyat terhadap rakyat kebanyakan. Kemudahan anggota DPR ini tentu karena jabatan mereka,” ujar Lucius.
“Mestinya kan anggota DPR bisa saja diperintahkan untuk mendatangi rumah sakit seperti warga lainnya agar tak terlihat adanya perlakuan berbeda dan juga ketidakpekaan DPR pada kondisi rakyat dan petugas medis yang kini lagi berjuang demi mendapatkan fasilitas pemeriksaan terkait COVID-19,” imbuhnya.
Lucius mengatakan rakyat berhak menuntut DPR bekerja serius dengan adanya keistimewaan tes yang didapatkan. Menurutnya, DPR perlu dituntut untuk memikirkan kebijakan strategis agar kesehatan warga negara segera difasilitasi secara memadai.
“Ada banyak tugas DPR yang harus dikerjakan dan tentu saja fasilitas istimewa harus berbanding lurus dengan hasil kerja mereka nanti. Jangan sampai sudah diistimewakan oleh negara dalam pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan tidak terinfeksi, mereka malah akan sibuk mem-bully kebijakan pemerintah saja,” tuturnya.
Di sisi lain, Lucius menilai tes Corona untuk anggota DPR juga perlu dilakukan. Pasalnya, anggota DPR masih menjalani masa reses dan mendatangi daerah-daerah di seluruh Indonesia.
“Jika melihat dengan kacamata yang sedikit netral atau katakan lah positive thinking, pemeriksaan terhadap anggota DPR dan keluarga juga penting dilakukan saat ini mengingat potensi mereka tertular maupun menjadi pembawa virus untuk yang lain sangat terbuka. Hal ini dikarenakan anggota DPR baru datang dari mana-mana ketika reses. Mereka juga bertemu banyak orang. Ketika mereka akan memulai kembali masa persidangan minggu depan, mereka juga berpotensi ketemu dengan banyak orang lagi di Senayan,” kata Lucius.
Sebelumnya, sebanyak 2.000 anggota DPR RI dan keluarganya akan menjalani tes virus Corona. Tes itu direncanakan akan dilaksanakan pekan ini.
“Jumlah anggota Dewan 575. Kalau kali 4 saja rata-rata sekitar di atas 2.000 keseluruhan, dengan pembantu dan driver barangkali,” kata Sekjen DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Senin (23/3). (mb/cnn indonesia/detik)
