oleh

Tito Ingatkan Anies, Lockdown Kewenangan Jokowi

Metrobatam, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepada seluruh kepala daerah bahwa penetapan lockdown alias karantina kewilayahan dalam mengantisipasi penyebaran virus corona (Covid-19) merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu Tito sampaikan usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/3).

Tito menyebut penetapan lockdown sebuah wilayah merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Menjadi urusan absolut pemerintah yang merupakan pemerintah pusat dalam hal ini presiden,” kata Tito.

Tito menyatakan kepala daerah juga wajib berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan lockdown. Ia menegaskan pemerintah pusat menjadi satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan tunggal untuk memutuskan.

“Dalam hal ini pak presiden menyampaikan untuk karantina kewilayahan, kepala-kepala daerah untuk konsultasi dengan pemerintah pusat, dan yang ditunjuk oleh beliau adalah kepala gugus tugas percepatan [Doni Munardo],” ujarnya.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan ada 7 aspek yang terlebih dahulu harus diperhatikan pemerintah sebelum memutuskan melakukan lockdown wilayah dalam aturan tersebut.

Antara lain, kata Tito, pertimbangan efektifitas, pertimbangan tingkat epidemi, pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya hingga pertimbangan keamanan.

Khusus sektor perekonomian, Tito mengingatkan pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam mengatur moneter dan fiskal sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

“Tadi saya sampaikan ke pak gubernur, terkait karantina kewilayahan ini, ini karena menyangkut aspek ekonomi … untuk pembatasan karantina wilayah dan pembatasan sosial dalam jumlah besar. Itu jadi kewenangan pusat,” ujarnya.

Selain itu, Tito juga menyampaikan bahwa Anies sendiri sudah melakukan banyak antisipasi untuk mencegah penyebaran virus corona di DKI Jakarta. Beberapa di antaranya mengurangi jumlah penumpang dalam rangkaian moda angkutan umum seperti Transjakarta dan MRT.

“Terutama dalam rangka menerapkan kebijakan sosial distancing, menjaga jarak masyarakat, begitu bertumpuk resiko penularan tinggi,” ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan belum berpikir untuk melakukan kebijakan lockdown dalam menghadapi penyebaran virus corona ini. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan lockdown berada di tangan pemerintah pusat.

“Sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown,” kata Presiden Joko Widodo saat konferensi pers di Istana Bogor, Senin (16/3).

Pemerintah Indonesia mengumumkan 134 orang terinfeksi virus corona (Covid-19) per hari Senin (16/3). Dari jumlah itu, lima orang meninggal dunia, sedangkan delapan lainnya dinyatakan sembuh. Tiga orang yang telah sembuh itu sudah diperbolehkan pulang. (mb/cnn indonesia)

News Feed