oleh

Calon Kepala Daerah Harus Ditegur Keras jika Langgar Protokol Kesehatan

-Nasional, News-1.216 views

Metrobatam.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur Bupati Muna Barat, Laode Muhammad Rajiun Tumada, dan Bupati Muna Rusman Emba, terkait pengabaian physical distancing Covid-19 dalam kampanye Pilkada pada 13 Agustus 2020 lalu.

Teguran tersebut tertuang dalam Surat Nomor 337/4137/OTDA Tanggal 14 Agustus 2020 perihal Surat Teguran yang ditandatangani Atas Nama Menteri Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik.

Akmal Malik pun membenarkan adanya surat itu. Menurutnya, kedua bupati tersebut merupakan petahana yang akan kembali mencalonkan diri dalam Pilkada 2020.

Teguran keras untuk kedua bupati tersebut terkait dengan kegiatan politik keduanya yang mengumpulkan ribuan massa pendukungnya, dan banyak menuai sorotan masyarakat. Mendagri pun telah mempelajari kegiatan kedua bupati itu.

Teguran tersebut diapresiasi Direktur Eksekutif Pilkada Watch, Wahyu A Permana. Menurutnya, pihaknya mengapresiasi Kemendagri memberi teguran keras kepada Calon Kontestan Pilkada yang melanggar protokol kesehatan.

“Dimana penerapan aturan Pilkada Serentak dalam rangka perang melawan Covid-19 bukan hanya sekadar wacana,” kata Wahyu dalam keterangannya, Selasa (1/9/2020).

Kata Wahyu, Pilkada Watch meminta agar mendiskualisifikasi jika ada Calon Kepala Daerah yang tidak mampu kendalikan massa pendukungnya taat protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada.

“Agar di diskualifikasi oleh Bawaslu dan diberi sanksi keras oleh Mendagri,” tegasnya.

Wahyu menegaskan, kedua kepala daerah tersebut telah menimbulkan kerumunan massa dan hal ini bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam menanggulangi dan memutus rantai penularan Covid-19.

Dia pun mengingatkan kepada kandidat calon kepala daerah (Cakada) agar memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Karena, menurutnya, salah satu syarat tahapan Pilkada 2020 dapat dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 adalah wajib menerapkan protokol kesehatan.

“Pertama persuasif, diingatkan, ditegur. Karena ini satu peristiwa demokrasi jadi tentu kami mengharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat itu yang utama. Jika memang ternyata sudah diimbau, diingatkan, ditegur, ternyata juga tidak patuh, maka sanksi mesti diterapkan,” tegasnya.

Teguran keras Mendagri ini harus menjadi perhatian bagi Para Calon Kepala Daerah yang akan ikut Pilkada nanti agar tidak melakukan hal yang sama, apalagi dalam posisinya sebagai petahana.

“Bawaslu pun nanti diharapkan akan kenakan sanksi berat apabila aturan ini terus diabaikan,” lanjutnya.

Berdasarkan pemberitaan di media massa, kejadian tersebut terjadi saat Laode Muhammad Rajiun Tumada selaku Bupati Muna Barat dalam kedatangan ke Kabupaten Muna Barat sebagai bakal calon kepala daerah disambut oleh ribuan masyarakat sehingga massa membludak menanti bakal calon yang akan kembali berlaga di Pilkada 2020.

Sedangkan Rusman Emba melakukan perjalanan kaki dengan ribuan masyarakat dari pelabuhan Kora Raha sampai Tupu Jati dan diiringi oleh konvoi kendaraan dengan bendera partai politik.

Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Utara, Parinringi pun membenarkan akan adanya surat teguran tersebut.

“Iya. Yang lalu memang ada surat teguran untuk dua bupati, Muna Barat dan Muna,” ujar Parinringi.

Surat teguran Kemendagri ini sendiri telah diteruskan pada dua kepala daerah tersebut.

“Diharapkan ke depannya tidak ada kejadian serupa. Apalagi ini masih kondisi Covid-19,” ucapnya.

(okezone)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed