Metrobatam.com, Lingga — Rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit oleh PT Singkep Payung Perkasa (SPP) di Kabupaten Lingga mulai memicu kekhawatiran dan kekecewaan di kalangan masyarakat. Warga Desa Sungai Raya, Kecamatan Singkep Barat, menilai mekanisme perusahaan dinilai belum transparan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.
Kekecewaan tersebut mencuat seiring dimulainya aktivitas perusahaan yang dinilai minim keterbukaan, khususnya terkait proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Warga menyebut, sejak awal perusahaan terkesan “main kucing-kucingan” dan tidak melibatkan masyarakat tempatan dalam proses penting yang menyangkut masa depan lingkungan dan kehidupan mereka.
Ketegangan terlihat saat kegiatan sosialisasi yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan dihadiri pihak PT SPP, Kamis (8/1/2026), di Gedung Pertemuan Desa Sungai Raya. Forum tersebut memanas ketika pembahasan beralih ke AMDAL. Sejumlah warga menyampaikan keberatan karena merasa tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan administrasi AMDAL perusahaan.
Tokoh muda Desa Sungai Raya, Mansyur, menegaskan bahwa sistem yang dijalankan PT SPP tidak mencerminkan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik. Ia meminta agar pihak-pihak yang memiliki kewenangan pengawasan, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat, meninjau kembali proses penerbitan izin AMDAL PT SPP.
“Saya mewakili suara saudara-saudara kami, anak tempatan Desa Sungai Raya, menuntut sistem keterbukaan antara perusahaan dan masyarakat, terutama terkait proses AMDAL. Kampung kami berada di kawasan dataran rendah, sehingga investasi perkebunan kelapa sawit berskala besar sangat berisiko,” ujar Mansyur.
Ia menegaskan bahwa masyarakat pada prinsipnya tidak menolak investasi, selama benar-benar membawa dampak positif dan kemakmuran bagi warga setempat.
Namun, menurutnya, sulit membicarakan kesejahteraan jika sejak awal masyarakat tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam proses AMDAL.
“Bagaimana kita mau bicara soal kemakmuran, sementara dari sisi AMDAL saja kami masyarakat tidak tahu-menahu,” tegasnya.
Masyarakat juga menyampaikan kekhawatiran serius terkait potensi bencana lingkungan, terutama banjir. Warga menilai, jika kajian AMDAL tidak dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan masyarakat lokal, maka dampak lingkungan yang ditimbulkan bisa berakibat fatal bagi desa mereka di masa depan.
“Harapan kami, PT SPP benar-benar mempertimbangkan kembali rencana investasinya. Tolong pikirkan nasib kami dan anak cucu kami ke depan. Jika AMDAL tidak dikaji secara maksimal, kampung kami bisa menghadapi risiko banjir yang luar biasa,” ungkap salah seorang warga.
(Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Singkep Payung Perkasa belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan transparansi AMDAL yang disuarakan masyarakat Desa Sungai Raya. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk memastikan seluruh proses perizinan berjalan sesuai aturan dan menjamin hak-hak masyarakat tempatan tetap terlindungi).
Awalludin
