2 Pelaku Pencemaran Lingkungan di Riau Diancam Penjara dan Denda Rp10 Miliar

METROBATAM.COM, RIAU – Dua orang tersangka pencemaran lingkungan hidup di Bengkalis, Provinsi Riau, yang berinisial AN (40 tahun) dan EK (33 tahun) diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak Rp10 miliar.

Kedua diduga melanggar Pasal 98 atau Pasal 104 jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Undang-Undang (UU) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

“Ancaman bagi yang melanggar Pasal 98 berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak Rp10 miliar dan atau Pasal 104 berupa ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun dengan denda paling banyak Rp3 miliar,” kata Direktur Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Yazid Nurhuda, dalam keterangan resmi yang diterima InfoPublikpada Senin (6/3/2023).

AN yang merupakan warga Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara selaku General Manager PT. SIPP dan EK, warga Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara selaku Direktur PT. SIPP dianggap bertanggung jawab atas kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan  yang berlokasi di KM 6 Kelurahan Pematang Pudu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau

Bacaan Lainnya

Pabrik kelapa sawit (crude palm oil) tersebut dilaporkan telah melakukan pencemaran lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

“Perusahaan tersebut (PT SIPP) menyebabkan pencemaran lingkungan hidup berupa dumping limbah dengan melakukan pembuangan limbah secara langsung (by pass) dan pengolahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak sesuai dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL). Selain itu, ditemukan juga perusahaan tidak memiliki perizinan pengelolaan limbah dan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3),” jelas Yazid.

Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK mengatakan, dua orang tersangka pencemaran lingkungan hidup tersebut beserta barang bukti telah diserahkan ke pengadilan oleh Penyidik Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) bersama Jaksa Kejaksaan RI pada Senin, 6 Maret 2023.

Penyerahan dilaksanakan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Agung RI.

“Penyidik Gakkum KLHK sebelumnya telah melakukan penahanan terhadap tersangka AN pada 18 Mei 2022 di Rumah Tahanan Bareskrim Polri. Sedangkan tersangka EK ditahan pada 21 September 2022 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat,” kata Yazid.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Rasio Ridho Sani, menyatakan, penindakan tegas terhadap para pelaku dilakukan akibat PT. SIPP telah melakukan banyak pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup.

PT SIPP juga dinilai tidak patuh dalam memenuhi kewajiban-kewajiban sanksi administratif, melakukan dumping limbah secara langsung ke lingkungan dan diduga telah melakukan tindakan pidana lingkungan.

“Saya sudah meminta penyidik untuk mendalami dugaan kejahatan korporasi PT. SIPP agar dapat dikenakan pidana tambahan untuk pemulihan lingkungan dan perampasan keuntungan. Kami konsisten untuk menindak perusahaan yang tidak patuh dan mencemari lingkungan. Komitmen KLHK jelas bahwa kami tidak akan berhenti untuk menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan,” tegas Rasio. (infopublik.id)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *