KPK Periksa Anggota DPR RI Ribka Tjiptaning dalam Kaitan Perkara di Kemnaker

Anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning diperiksa KPK soal kasus korupsi di Kemnaker. (Foto: RRI/Umam).

METROBATAM.COM, JAKARTA – Guna mendalami keterkaitan mitra kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Hari ini (1/2/2024) bertempat digedung Merah Putih KPK, tim penyidik telah selesai memeriksa saksi atas nama Ribka Tjiptaning. P (Anggota DPR RI) saksi hadir,” Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya ke InfoPublik, Kamis (1/2/2024).

Lanjut Ali, selain itu, saksi juga di konfimasi kaitan pelaksanaan dari pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker RI dan dugaan adanya pihak tertentu yang memberikan rekomendasi kontraktor yang akan melaksanakan proyek pada tersangka mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman (RU).

Sebelumnya, (KPK) menetapkan tiga orang menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) tahun anggaran 2012.

Bacaan Lainnya

Dua tersangka adalah mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman (RU) dan Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan Sistem Proteksi TKI, I Nyoman Darmanta (IND). Sementara satu orang lainnya adalah Direktur PT Adi Inti Mandiri, Karunia (KRN).

“Atas dasar kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka RU dan IND untuk masing-masing selama 20 hari pertama, terhitung dari 25 Januari – 13 Februari 2024 di rutan KPK. Sedangkan KRN, kami ingatkan untuk kooperatif dan hadir pada penjadwalan pemenggilan selanjutnya,” ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasl 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidan korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang republik Indonesia nomor 2o tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantsan tindak pidana korupsi Jo pasl 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Ip)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *