Metrobatam.com, Tanjungpinang – Kebijakan Gubernur Ansar membangun Infrastruktur ratusan milyar menggunakan dana pinjaman dari Bank BJB kembali mendapatkan sorotan. Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisip Umrah Naifah Dwi Mandasari menyesalkan, Pinjaman tersebut disetujui oleh DPRD Kepri.
“kita sesalkan DPRD Kepri lemah dalam menjalankan fungsinya, menyetujui Program Infrastruktur dengan nilai ratusan milyar ditengah kondisi lemahnya fiskal, lemahnya ekonomi masyarakat bahkan ternyata pembiayaannya menggunakan dana pinjaman, jangan jadikan APBD kita seperti kelinci percobaan,” sorot Naifah.
Ditambahkannya, sikap tegas HMIP Fisip Umrah hari ini bukan berarti menandakan mereka anti pembangunan infrastruktur. Tapi yang dipersoalkan adalah sejauh mana pembangunan infrastruktur itu penting dilakukan ditengah lesunya ekonomi masyarakat hari ini.
“Pada kondisi hari ini, kebijakan tidak boleh hanya berdiri pada pembangunan infrastruktur saja namun harus mampu menjawab persoalan-persoalan mendasar yang sedang dihadapi oleh masyarakat Kepulauan Riau. Jangan jadikan pembangunan infrastruktur itu seperti menjadi kebanggaan, namun harusnya pemerintah dalam hal ini merasa bangga mampu mensejahterakan masyarakatnya dengan program-program yang bersentuhan dan bermanfaat langsung kepada masyarakat kita,” tambahnya.
Dirinya juga menegaskan, Pemerintah hari ini harus hadir dan mampu berdiri diatas kepentingan masyarakatnya, jangan ada kepentingan lainnya.
“Pemerintah hari ini harus berdiri tegak diatas kepentingan rakyatnya, harus mampu menciptakan rasa nyaman kepada rakyatnya dengan program-program yang menjadi jawaban dari dinamika yang ada,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Selaku Ketua HMIP Fisip Umrah mengatakan dirinya dan teman-teman tegak lurus bersama rakyat, atas nama rakyat dan demi kepentingan rakyat.
“kami tegak lurus dan menyuarakan ini demi kepentingan masyarakat umum, agar kebijakan dana pinjaman tersebut menyentuh secara menyeluruh dan merata dan menjadi momentum pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih baik,” katanya.
Mengakhiri percakapannya, nai menyampaikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus memenuhi beberapa catatan penting.
“Kebijakan arah pembangunan harus berdiri pada beberapa hal, yaitu harus tepat sasaran, harus tepat manfaat dan selanjutnya harus berdampak langsung pada masyarakat,” ucapnya mengakhiri.
(Fah)
